Kamis, 01 Oktober 2026

قاعدة: ال إنكار يف مسائل االجتهاد/ kaidah ingkar mungkar dalam masalah ijtihad



Halaman 58

Pembahasan keenam: Kaidah-kaidah ushul dan fikih yang terkait

Ada empat kaidah:
1. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad.
2. Setiap mujtahid mendapat pahala.
3. Keluar dari khilaf itu dianjurkan.
4. Tidak ada ijtihad bila ada nash.

Kaidah pertama: Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad

Maknanya: dalam masalah ijtihadiyah, tidak boleh mengingkari salah satu mujtahid, sebab setiap pendapat mungkin saja benar.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang bertaklid kepada sebagian ulama dalam masalah ijtihad: apakah ia diingkari atau dijauhi? Demikian pula orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat?

Beliau menjawab: "Alhamdulillah, dalam masalah-masalah ijtihad, siapa yang mengamalkan pendapat sebagian ulama tidak diingkari dan tidak dijauhi. Siapa yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat juga tidak diingkari. Jika dalam suatu masalah ada dua pendapat, maka bila seseorang melihat salah satunya lebih kuat, ia mengamalkannya. Jika tidak, ia bertaklid kepada ulama yang dijadikan sandaran dalam menjelaskan pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam." (1)

Mafhum kaidah ini: pengingkaran terhadap penyelisih hanya berlaku di luar masalah ijtihad, yaitu masalah yang ada nash qath'i-nya atau telah terjadi ijmak.

Halaman 59

Maka siapa yang menyelisihi nash atau ijmak, wajib diingkari sesuai tingkat penyelisihannya.

Ibnu Taimiyah berkata: "Jika pendapat itu menyelisihi sunnah atau ijmak yang sudah lama, maka wajib diingkari menurut kesepakatan." (1)

Dekat dengan kaidah ini adalah ucapan: "Yang diperselisihkan tidak diingkari, yang diingkari hanyalah yang disepakati." (2)

An-Nawawi berkata: "Mereka hanya mengingkari apa yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan, tidak ada pengingkaran. Sebab menurut salah satu dari dua mazhab, setiap mujtahid itu benar, dan ini pendapat yang dipilih banyak muhaqqiq atau mayoritas. Menurut mazhab lainnya, yang benar hanya satu dan yang keliru tidak ditentukan bagi kita, sementara dosa diangkat darinya." (3)

Perlu diingatkan bahwa yang dimaksud ulama adalah masalah ijtihad yang diperselisihkan, yang tidak boleh diingkari, bukan setiap perbedaan. Penyelisihan, sebagaimana telah dijelaskan, bisa terjadi dalam masalah ijtihad (tidak diingkari), dan bisa pula terjadi dalam masalah yang ada nash atau ijmaknya (wajib diingkari).

Dalam hal ini az-Zarkasyi berkata: "Pengingkaran hanya berlaku pada yang disepakati. Adapun yang diperselisihkan, tidak ada pengingkaran, karena setiap mujtahid itu benar, atau yang benar satu tetapi tidak kita ketahui. Perselisihan di antara salaf dalam furu' tidak pernah hilang, dan tidak ada yang mengingkari orang lain yang berijtihad di dalamnya. Yang mereka ingkari hanyalah yang menyelisihi nash, ijmak qath'i, atau qiyas jali. Itu pun bila pelakunya tidak memandang hal itu haram. Bila ia memandangnya haram, maka pendapat yang paling sahih adalah ia diingkari." (4)

Catatan kaki: (1) Al-Fatawa al-Kubra 6/92. (2) Lihat Al-Asybah wan-Nazha'ir karya as-Suyuthi hlm. 158. (3) Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim 2/23. (4) Al-Mantsur 2/140.

Halaman 60

Ibnu Taimiyah telah mengingatkan adanya kerancuan antara masalah khilaf dan masalah ijtihad. Beliau berkata: "Ucapan mereka bahwa masalah-masalah khilaf tidak ada pengingkaran di dalamnya itu tidak benar. Sebab pengingkaran bisa tertuju pada pendapat (hukum) atau pada amal.

Adapun yang pertama: bila pendapat itu menyelisihi sunnah atau ijmak yang sudah lama, wajib diingkari menurut kesepakatan. Bila tidak demikian, ia tetap diingkari dalam arti dijelaskan kelemahannya, menurut ulama yang berpendapat bahwa yang benar hanya satu, yaitu kebanyakan salaf dan fuqaha.

Adapun amal: bila menyelisihi sunnah atau ijmak, wajib pula diingkari sesuai tingkatannya. Contohnya hadis tentang peminum nabiz yang diperselisihkan, dan seperti putusan hakim yang dibatalkan bila menyelisihi sunnah, meskipun ia mengikuti sebagian ulama.

Adapun bila dalam masalah itu tidak ada sunnah dan tidak ada ijmak, dan ijtihad di dalamnya dibolehkan, maka tidak diingkari orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun muqallid.

Kerancuan ini muncul karena orang yang berkata demikian meyakini bahwa masalah-masalah khilaf adalah masalah-masalah ijtihad, sebagaimana diyakini sebagian golongan manusia.

Yang benar, dan yang dipegang para imam, adalah: masalah ijtihad ialah masalah yang tidak ada dalil yang mewajibkan amal secara lahir, seperti hadis sahih yang tidak ada penentangnya yang sejenis. Maka boleh berijtihad di dalamnya jika tidak ada dalil seperti itu, karena dalil-dalil yang saling bertentangan dan berdekatan atau karena dalilnya tersembunyi. Dalam menyebut kecenderungan masalah tersebut tidak ada celaan yang pasti terhadap mujtahid yang menyelisihi, seperti masalah-masalah lain yang diperselisihkan salaf padahal kebenaran salah satu pendapatnya sudah diyakini. Contohnya: wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya masa iddahnya dengan melahirkan; jima' tanpa inzal mewajibkan mandi; riba fadhl dan nikah mut'ah haram; nabiz itu haram; sunnah dalam rukuk adalah memegang lutut; diyat jari-jari itu sama; tangan pencuri dipotong pada pencurian tiga dirham atau seperempat dinar; penjual lebih berhak atas barangnya

Halaman 61

bila pembeli bangkrut; muslim tidak dibunuh karena membunuh kafir; orang berhaji bertalbiyah sampai melempar jumrah Aqabah; tayammum cukup satu tepukan; mengusap khuf boleh saat mukim maupun safar; dan lain-lain yang hampir tak terhitung." (1)

Dari sini tampak bahwa kaidah "tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad" lebih umum daripada kaidah "tidak ada pembid'ahan dalam masalah ijtihad". Sebab pembid'ahan adalah salah satu jenis pengingkaran, sedangkan pengingkaran itu bertingkat-tingkat. Yang paling berat adalah pengkafiran, dan di bawahnya adalah pembid'ahan, pendosaan, dan pemfasikan.

Namun rahasia kaidah ini kembali pada baiknya pembedaan antara yang boleh diijtihadkan dan yang tidak.

Kaidah kedua: Setiap mujtahid mendapat pahala (2)

Al-Amidi berkata: "Ahli kebenaran dari kaum muslimin sepakat bahwa dosa gugur dari para mujtahid dalam hukum-hukum syar'i." (3)

Penjelasan tentang siapa mujtahid yang diberi uzur akan datang pada pembahasan kelima.

Al-Amidi berdalil untuk kaidah ini dengan perbuatan para sahabat ra. Ia berkata: "Dalil ahli kebenaran dalam hal ini: telah dinukil secara mutawatir tanpa keraguan, dan diketahui secara dharuri, adanya perselisihan sahabat dalam masalah-masalah fikih di antara mereka ... padahal mereka terus berselisih hingga berakhir masa mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari atau menyalahkan yang lain, baik secara samar maupun terang-terangan. Padahal mereka tahu bahwa seandainya ada yang menyelisihi dalam

Catatan kaki: (1) Al-Fatawa al-Kubra 6/92; lihat juga I'lam al-Muwaqqi'in (3/288-289). (2) Lihat Al-Faqih wal-Mutafaqqih (2/64-65), Majmu' al-Fatawa (19/207, 123, 142, 216, 213, dst.), dan Syarh al-Kaukab al-Munir (4/491). (3) Al-Ihkam karya al-Amidi 2/489.

Halaman 62

wajibnya shalat lima waktu, haramnya zina dan pembunuhan, niscaya mereka segera menyalahkan dan mendosakannya. Seandainya masalah-masalah ijtihad setara dengan masalah-masalah itu dalam kepastiannya dan dalam berdosanya penyelisih, niscaya mereka berlebihan dalam mengingkari dan mendosakan, sebagaimana kerasnya mereka mengingkari orang yang menyelisihi wajibnya shalat lima waktu. Sebab mustahil mereka bersepakat atas kesalahan, dan nash-nash yang dalalahnya setara dengan mutawatir menunjukkan terjaganya mereka dari hal itu." (1)

Hubungan kaidah ini dengan larangan membid'ahkan dalam masalah ijtihad tampak dari sisi bahwa kaidah ini menetapkan mujtahid diberi pahala atas ijtihadnya. Konsekuensinya, ia tidak boleh dibid'ahkan dan didosakan, karena tabdi' berarti mendosakan mujtahid. Tidak patut seorang mujtahid mendapat pahala sekaligus berdosa dalam satu waktu dari satu sisi.

Kaidah ketiga: Keluar dari khilaf itu dianjurkan (2)

Maknanya: dianjurkan keluar dari khilaf karena berhati-hati kalau-kalau kebenaran ada pada lawan. Hal ini berlaku bila dalil-dalil dalam masalah itu berdekatan, sehingga pendapat penyelisih tidak terlalu jauh. Adapun bila sumber pendapat penyelisih sangat lemah, maka tidak dipertimbangkan.

Cabang masalah ini sangat banyak, hampir tak terhitung. Di antaranya: menganjurkan menggosok anggota wudhu; meratakan seluruh kepala saat mengusap; tertib dalam mengqadha shalat; meninggalkan shalat ada' di belakang orang yang mengqadha, dan sebaliknya; mengqashar dalam safar yang mencapai tiga marhalah dan meninggalkannya bila kurang dari itu; menghindari menghadap dan membelakangi kiblat (saat buang hajat) meskipun ada penutup; dan orang yang bertayammum memutus shalatnya bila melihat air, sebagai bentuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkan semuanya.

Catatan kaki: (1) Sumber sebelumnya. (2) Lihat Al-Asybah wan-Nazha'ir karya as-Suyuthi hlm. 136 dan Al-Mantsur 2/129.*

Halaman 63

Juga makruhnya hilah dalam bab riba; nikah muhallil (dihindari) untuk keluar dari khilaf orang yang mengharamkannya; dan makruhnya shalat sendirian di belakang shaf untuk keluar dari khilaf orang yang membatalkannya.

Peringatan: Mempertimbangkan khilaf punya beberapa syarat:

Pertama:tidak jatuh pada khilaf lain. Karena itu memisah witir lebih utama daripada menyambungnya, dan khilaf Abu Hanifah tidak diperhatikan karena sebagian ulama tidak membolehkan menyambungnya.
- Kedua: tidak menyelisihi sunnah yang tsabit. Karena itu mengangkat kedua tangan dalam shalat disunnahkan, dan pendapat sebagian Hanafiyah yang membatalkan shalat karenanya tidak dihiraukan, sebab hal itu tsabit dari Nabi ﷺ dari riwayat sekitar lima puluh sahabat.
- Ketiga: sumber pendapatnya kuat, sehingga tidak dianggap jauh. Karena itu puasa dalam safar lebih utama bagi yang mampu, tanpa mempertimbangkan khilaf orang yang berkata bahwa puasa itu tidak sah.

Hubungan kaidah ini dengan masalah pembid'ahan mujtahid sangat jelas. Kaidah ini menetapkan dianjurkannya mengambil pendapat yang marjuh (lebih lemah) dalam masalah ijtihad karena khawatir itulah yang benar. Maka lebih utama lagi pendapat marjuh itu tidak boleh diingkari dan dicela, apalagi dihukumi dengan pembid'ahan dan pendosaan terhadap pengucapnya.

Kaidah keempat: Tidak ada ijtihad bila ada nash (1)

Maknanya: bolehnya ijtihad dalam suatu masalah disyaratkan masalah itu kosong dari nash. Bila ada nash, wajib kembali kepada nash tersebut dan mengamalkannya. Yang dimaksud nash di sini adalah nash qath'i yang tidak mengandung kemungkinan, baik dalam keabsahannya maupun dalalahnya,

Catatan kaki: (1) Lihat Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi 2/55, Al-Faqih wal-Mutafaqqih 1/206, dan I'lam al-Muwaqqi'in 2/279.*

Halaman 64

dan yang semisal nash dalam hal ini adalah ijmak. Adanya ijmak dalam suatu masalah mencegah ijtihad di dalamnya.

Manhaj para sahabat ra. adalah memandang Kitab, kemudian Sunnah, kemudian ijmak, kemudian ijtihad. Di antara buktinya: (1)

- Surat Umar ra. kepada Abu Musa al-Asy'ari ra., yang di dalamnya: "Kenalilah keserupaan dan perumpamaan, dan qiyaskanlah perkara-perkara."
- Ketika Umar ra. mengutus Syuraih sebagai qadhi Kufah, ia berpesan: lihatlah apa yang jelas bagimu di Kitabullah, maka jangan bertanya kepada siapa pun tentangnya. Apa yang tidak jelas bagimu di Kitabullah, ikutilah sunnah Rasulullah ﷺ. Dan apa yang tidak jelas bagimu dalam sunnah, berijtihadlah dengan pendapatmu.
- Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: "Siapa di antara kalian yang menghadapi perkara peradilan, hendaklah ia memutuskan dengan apa yang ada di Kitabullah. Bila tidak ada di Kitabullah, hendaklah memutuskan dengan apa yang diputuskan Nabi-Nya ﷺ. Bila datang perkara yang tidak ada di Kitabullah dan tidak diputuskan Nabi ﷺ, hendaklah memutuskan dengan apa yang diputuskan orang-orang saleh. Bila datang perkara yang tidak ada di Kitabullah, tidak diputuskan Nabi-Nya, dan tidak diputuskan orang-orang saleh, hendaklah ia berijtihad dengan pendapatnya. Bila ia tidak mampu, hendaklah ia mundur dan tidak malu."
- Ibnu Abbas ra., bila ditanya sesuatu: jika ada di Kitabullah, ia berkata dengannya. Jika tidak ada, dan ada dari Rasulullah ﷺ, ia berkata dengannya. Jika tidak ada di Kitabullah dan tidak dari Rasulullah ﷺ, tetapi ada dari Abu Bakar dan Umar, ia berkata dengannya. Jika tidak ada di Kitabullah, tidak dari Rasulullah ﷺ, dan tidak dari Abu Bakar dan Umar, ia berijtihad dengan pendapatnya.

Ibnu Taimiyah berkata: "Atsar-atsar ini tsabit dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas, dan mereka termasuk

Catatan kaki: (1) Lihat atsar-atsar ini di: Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi (2/56-58), Al-Faqih wal-Mutafaqqih (1/199-203), Majmu' al-Fatawa (19/200-201), dan I'lam al-Muwaqqi'in (1/61-64).*

 Halaman 65

sahabat yang paling masyhur dalam berfatwa dan memutuskan perkara." (1)

Ibnul Qayyim berkata tentang surat Umar kepada Abu Musa ra.: "Ini adalah surat yang agung, yang diterima para ulama dengan penerimaan." (2)

Asy-Syafi'i berkata: "Kami menghukumi dengan ijmak, lalu qiyas. Qiyas lebih lemah daripada itu, tetapi ia berkedudukan sebagai keadaan darurat. Sebab qiyas tidak halal selama ada khabar (nash), sebagaimana tayammum menjadi alat bersuci ketika tidak ada air, dan tidak menjadi alat bersuci bila air ada. Ia hanya menjadi alat bersuci saat air tidak ada." (3)

Ibnu Abdil Barr berkata: "Bab ijtihad dengan ra'yu berdasarkan ushul ketika tidak ada nash pada saat peristiwa terjadi." (4)

Al-Khatib al-Baghdadi juga berkata: "Bab gugurnya ijtihad dengan adanya nash." (5)

Ibnul Qayyim berkata: "Pasal tentang haramnya berfatwa dan menghukumi dalam agama Allah dengan sesuatu yang menyelisihi nash-nash, serta gugurnya ijtihad dan taklid ketika nash telah tampak, dan penyebutan ijmak ulama atas hal itu." (6)

Adapun bila nash yang qath'i dalam keabsahan dan dalalahnya tidak ada, maka ijtihad boleh dilakukan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa nash yang zhanni dalam keabsahannya atau zhanni dalam dalalahnya termasuk tempat-tempat ijtihad, yaitu pada pembahasan keempat.

Inilah yang ditunjukkan oleh kaidah ini dengan mafhumnya, yaitu bahwa ijtihad boleh dilakukan pada tiga tempat:

Catatan kaki: (1) Majmu' al-Fatawa 19/201. (2) I'lam al-Muwaqqi'in 1/86. (3) Ar-Risalah hlm. 599-600; lihat juga I'lam al-Muwaqqi'in 1/32, 67. (4) Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi 2/55. (5) Al-Faqih wal-Mutafaqqih 1/206. (6) I'lam al-Muwaqqi'in 2/279.